REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati, mengingatkan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sebab, menurutnya, lapangan pekerjaan berhubungan dengan upaya menekan angka kekerasan terhadap anak.
"Permasalahan KDRT banyak sekali. Saya mendengar karena bapaknya pengangguran. Akhirnya pelampiasannya ke anak dan istri. Artinya, itu yang harus kita dorong," kata Rahayu dalam Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2016 di Jakarta, Senin (21/11).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, pemerintah dan pihak terkait dapat membantu mengatasi permasalahan sosial. Apabila, bisa menghadirkan perekonomian yang ekonomi kerakyatan atau pro rakyat. "Ketika bicara tentang perlindungan anak, itu yang harus kita dorong pada pemerintah," ujar dia.
Ia mengungkapkan, saat ini Indonesia mengalami krisis. Ia menjabarkan, Indonesia mempunyai hutang pada 2016 sekira Rp 4.000an triliun. Untuk membayar cicilan hutang per tahun, yakni sekira Rp 100an triliun. Sementara untuk membayar cicilan hutang, negara harus mengeluarkan Rp 200an triliun.
"Makanya kemarin ada pemotongan. Pendapatan anggaran kita ini Rp 1.800an triliun, APBN Rp 2.095 triliun, makanya dipotong. Apalagi untuk anak-anak," tutur Rahayu.
