REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan ‘coffee morning’ bersama beberapa Kementerian seperti KemenESDM, KemenLhK, KemenPPN/BAPPENAS, Kemenkeu, Kemenristek Dikti dan berbagai lembaga usaha serta lembaga penelitian dan Asosiasi Panas Bumi. Dalam acara itu, mereka membahas tantangan dan usulan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia.
“Kami meminta seluruh Kementerian terkait berupaya dapat mendukung program prioritas energi di Indonesia. Terutama energi panas bumi,” kata wakil ketua DPR, Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/11).
Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan data tahun 2015 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebutuhan energi Indonesia dipasok dari minyak bumi sebesar 46%, gas alam 18 %, batubara 31 %, dan energi terbarukan hanya berkontribusi sebanyak 5%.
Padahal, Indonesia mempunyai potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Bahkan, potensinya hampir 30 Giga Watt (GW). Hanya saja potensi itu baru dimanfaatkan sebanyak 5% dari total potensi yang ada atau sekitar 1500 Mega Watt.
Maka dari itu, Agus mengharapkan potensi itu bisa dimaksimalkan untuk mendukung program pembangunan listrik 35.000 Mega Watt.
“Pertemuan ini sangat berkualitas. Hasilnya, seluruh delegasi yang hadir, harus mendukung program 35.000 MW yang dicanangkan Presiden dalam nawa cita-nya,” ujar Agus. Pada 'coffe morning' itu juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan Komisi, Komisi IV, VI, VII, Pimpinan Kaukus Ekonomi Hijau DPR.