REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angoota Komisi X DPR Junico BP Siahaan menyayangkan masih banyaknya ditemukan sekolah rusak dan tidak layak. Menurut dia, pemerintah tidak fokus dalam mengumpulkan data-data dan memperbaiki sekolah rusak yang ada di seluruh Indonesia.
“Dibentuknya Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR karena masih banyak sekolah yang tidak layak dan pemberian bantuannya tidak tepat sasaran. Pemerintah harusnya mengumpulkan data sekolah mana saja yang tidak layak agar tahun 2017 tidak ada lagi kita mendengar sekolah rusak,” ujarnya disela-sela RDPU dengan FSIG dan IG di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Lebih lanjut, kata Junico, hal itu memang menjadi perhatian Komisi IX. Ke depan pihaknya akan menanyakan masih banyaknya kondisi sekolah yang rusak kepada Kementerian terkait.
“Ini yang harus kami tanyakan dalam pertemuan dengan Kementerian, kita harus tahu salahnya dimana apakah dinas pendidikan di daerah yang tidak melaporkan atau memang dinas sudah melaporkan tapi tidak tersampaikan dengan baik dalam sistem di Kemendibud,” katanya.
Politisi F-PDI Perjuangan itu juga mengatakan terkait niat pemerintah yang ingin meningkatkan sekolah vokasi hingga 70 persen, seharusnya dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Mulai dari lab hingga peralatan yang mengikuti zaman.
“Kalau mau 70 persen sekolah vokasi, maka konsekuensinya harus menyiapkan juga lab untuk mereka praktek, jangan hanya mengandalkan teori dan magang. Bagaimana bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja,” ungkapnya.
