REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Fathan Subchi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi secara cepat kondisi jalan berlubang di beberapa titik di pantai Utara Jawa. Apalagi, Natal dan tahun baru kali ini bersamaan dengan liburan panjang sekolah.
Alhasil, diperkirakan akan banyak warga yang merayakan kegiatan tersebut di luar kota. "Pemerintah harus cepat atasi jalan berlubang pantura dan antisipasi longsor jelang Natal dan Tahun Baru 2017," kata Fathan dalam keterangan resmi, Selasa (20/12).
"Kementerian PUPR dan pihak terkait harus memastikan bahwa kondisi jalanan dan fasilitas mudik Natal dan tahun baru kali ini lebih baik daripada tahun lalu. Ini harus jadi momentum untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat yang merayakannya," katanya.
Namun, dia mengingatkan bahwa dengan kondisi jalanan yang berlubang dan intensitas hujan yang sangat tinggi, para pemudik diharapkan lebih waspada, khususnya pada sejumlah ruas jalan, seperti di wilayah pantura Jawa Tengah-Jawa Timur, masih berpotensi mengalami genangan banjir. Sementara, hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terus terjadi saat Natal dan tahun baru ini.
Untuk mengurangi potensi macet yang terus berulang, Fathan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan percepatan infrastruktur, baik tol, penambahan jalur kereta api, maupun pembangunan bandara di beberapa wilayah/kota, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi.
Nantinya, lanjut Fathan, masyarakat harus diarahkan untuk lebih memilih angkutan umum daripada mobil pribadi saat mudik dan pemerintah harus dengan cepat meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, seperti bandara dan kereta api.
"Infrastruktur seperti inilah yang harus jadi prioritas pemerintah. Jika akses penerbangan makin menjangkau daerah tingkat II, masyarakat tidak perlu repot bermacet-macet saat mudik. Ekonomi masyarakat juga akan makin terbuka," kata anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.
Fathan mengatakan pada tahun 2016 anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 97,1 triliun dan meningkat menjadi Rp 98,8 triliun pada APBN 2017. Namun, khusus untuk anggaran infrastruktur, APBN 2017 menetapkan belanja sebesar Rp 387,3 triliun atau naik dari usulan yang sebelumnya disampaikan dalam nota keuangan 2017 sebesar Rp 336,7 triliun.
"Infastruktur adalah kunci untuk memperkuat ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga daya saing ekonomi kita makin kuat, " katanya.
