REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR meminta pemerintah segera melakukan perbaikan pembangunan infrastruktur dan fasiltas, agar Kota Bima segera kembali tertata dengan baik pascabandjir bandang yang menerjang pada Desember 2016 lalu.
Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya jembatan Podo dan jembatan Padolo. Selain itu memastikan keberadaan air bersih.
"Kunjungan kerja di NTB ini untuk memastikan bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah pascabanjir, seperti pembangunan, infrastruktur transportasi dan fasilitas umum," ujar Fary dalam keterangan tulis, Jumat (20/1).
Pada kesempatan sama, anggota Fraksi Partai Demokrat, Umar Arsal mendukung apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam menangani banjir.
"Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik, cepat. Tentunya kami dari Komisi V akan mendorong hal-hal yang memang masih belum sempura, seperti infrastruktur umum, jalan-jalan, dan juga bandara untuk segera diperbaiki," tegas Umar.
Umar mengatakan agar banjir bandang tidak terulang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Salah satunya pembenahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan peninggian sungai.
"Kami mendorong pembenahan RT/RW agar tidak berdampak banjir, serta peninggian batas sekitar 3 hingga 4 meter Sungai Padolo," papar Umar.
