REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari, meminta panti-panti yang dikelola oleh swasta untuk dievaluasi oleh dinas sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut agar tidak ada lagi kejadian seperti meninggalnya balita di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Pekanbaru.
"Dalam pendirian panti sosial dan panti lainnya, dinsos provinsi dan kota harus lebih banyak meneliti dan evaluasi yang dikelola swasta, apa benar pelaksanaannya," kata Desy ketika bersama rombongan Komisi VIII DPR RI mendatangi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kamis.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan berkala sehingga kejadian seperti kasus Panti Tunas Bangsa tak terjadi lagi. Hal ini, kata dia, telah menjadi catatan DPR ketika rapat kerja dengan Mensos dan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana.
Komisi VIII DPR mendatangi Polresta Pekanbaru untuk memperoleh keterangan tentang meninggalnya balita 1,5 tahun M. Zikli diduga akibat kekerasan. Saat ini perkembangan kasus penganiayaan anak asuh tersebut masih tahap penyidikan. Pemilik panti asuhan, Lili Nurhayati (49), telah ditetapkan sebagai tersangka.
Disamping memiliki panti asuhan anak, ternyata tersangka juga punya panti jompo, lanjut usia, dan orang gila di tiga tempat berbeda. Diketahui ternyata panti-panti itu telah lama habis izinnya dan saat ini para penghuninya dievakuasi ke Dinas Sosial Provinsi Riau dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.
