REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah harus bekerja sama mengoptimalkan potensi laut di Bangka Belitung baik dalam tingkat pendapatan maupun kesejahteraan nelayan. Hal itu disampaikan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Provinsi Bangka-Belitung.
Anggota Komisi IV DPR RI, Fauzi Amru mengatakan, potensi produksi perikanan di Kepulauan Bangka Belitung sangat luar biasa dengan total sumbangan kepada pemerintah pusat mencapai hampir Rp 700 miliar per tahun. Sekitar 80 persen wilayah Babel adalah laut.
Kendati demikian, ada dampak buruk yang dirasakan nelayan akibat ulah para penambang timah. Menurut Fauzi, para nelayan di Bangka-Belitung belakangan ini sulit memperoleh tangkapan ikan karena ada sedimentasi. Sedimentasi di tepi pelabuhan membuat kapal-kapal besar tidak bisa masuk dan nelayan tidak bisa melaut.
DPR Sebut Kawasan Hutan di Bangka Perlu Diperketat
"Sedimentasi yang dilakukan oleh tambang-tambang timah harus ditata. Problemnya di sini adalah sedimentasi, sehingga nelayan yang akan melaut jaraknya jauh. Harusnya bisa melaut 4-5 kali sebulan, sekarang hanya 2-3 kali," ujar Fauzi Amru, Selasa (28/2).
Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar pemerintah daerah mendata para penambang timah dan meminta komitmen mereka menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi sedimentasi yang merugikan masyarakat. DPR RI juga berjanji akan memanggil para penambang yang tidak taat aturan.
Senada, anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto menyinggung pendangkalan di PPN Sungailiat, Pangkal Pinang, Bangka. Ia menyaksikan penambangan di kawasan pelabuhan berdampak buruk pada lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Kondisi ini belum teratasi selama bertahun-tahun.
"Pasir-pasir tambang yang sudah menjadi ampas menumpuk di hulu sungai dan menutup muara sehingga arus air tidak bergerak. Efeknya, nelayan tidak melaut," kata Hermanto.
