REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon didampingi anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo, Peggi Patrisia Pattipi, dan Awang Ferdian Hidayat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF), untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh pekerja di PT. Freeport Indonesia. Fadli menyampaikan, kehadiran mereka berkaitan dengan masih banyaknya kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap merugikan masyarakat di sekitar Mimika.
Kisruh Freeport Perlu Penyelesaian Segera
Fadli menyatakan, harus ada keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik menguntungkan Pemerintah Indonesia, dan juga menguntungkan pihak Freeport serta masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. “Kami menerima aspirasi dari sejumlah karyawan PT. Freeport Indonesia yang datang ke DPR untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang menguntungkan karyawan di PT Freeport. Sekarang ini sudah mulai terjadi pemberhentian dan ada juga yang dirumahkan sekitar 1600 pekerja,” kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (08/3).
Aspirasi ini, kata dia, akan disampaikan kepada pemerintah, agar dalam mengambil kebijakan hendaknya mempertimbangkan berbagai masalah, baik yang menyangkut masalah ekonomi, khususnya terkait dengaan para pekerja, dan juga masalah-masalah lain yang bersifat strategis. Masalah Freeport bukanlah masalah baru, oleh karenanya harus dipertimbangkan juga persoalan sejarah, geopolitik dan budaya setempat,” kata dia.
“Aspirasi-aspirasi yang ada perlu menjadi pertimbangan dalam proses negoisasi ke depannya. Kehadiran PT Freeport yang sudah cukup lama, juga perlu menjadi pertimbangan, jangan sampai nanti menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan stabilitas dan faktor-faktor geopolitik lainnya yang ada di sana,” kata dia.
