REPUBLIKA.CO.ID, KUBU RAYA -- Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sedang berlangsung. Dari 220 SMP di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan UN, hanya dua sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini menunjukkan masih minimnya infrastruktur dan sarana prasarana sekolah di Kubu Raya.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih usai pertemuan dengan Wakil Bupati Kubu Raya beserta jajaran di Kantor Bupati Kubu Raya, Kalbar, Selasa (2/5). Pertemuan ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Komisi X DPR ke Kalbar.
“Dari 220 SMP yang melaksanakan UN hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Ini gambaran bahwa infrastruktur dan sarana prasarana masih minim. Sehingga sekolah untuk melaksanakan UNBK, masih sangat sedikit. Saya kira ini perlu perhatian,” kata Fikri.
Politikus F-PKS itu mengakui, kemampuan fiskal daerah yang juga minim, turut mempengaruhi kondisi sarpras pendidikan. Sehingga, bantuan dari Pusat pun sangat dibutuhkan oleh daerah. “Saya kira fiskal daerah terbatas. PAD Kabupaten dan Kota di bawah 10 persen dari APBD mereka. DAU maupun DAK yang dimiliki Kabupaten dan Kota itu sebagian besar dari pusat. Ini harus cermat betul, dan kementerian terkait harus terlibat langsung,” kata Fikri.
Terkait sarpras ini, Fikri menambahkan, DPR baru saja menyelesaikan Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, dan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan, rekomendasi ini dapat mengurai permasalahan mengenai minimnya sarpras pendidikan.
“Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti rekomendasi Panja. Karena bukan hanya masalah sekolah rusak, dari 1,8 juta ruang kelas yang ada, setidaknya 1,3 juta ruang kelas mengalami kerusakan. Namun, itu belum berbicara tentang perpustakaan, laboratorium, dan lainnya,” kata Fikri.
Politikus asal dapil Jawa Tengah itu pun menyoroti mengenai penerapan kurikulum. Menurutnya, penerapan kurikulum masih menjadi problematika, karena daerah masih ada yang menggunakan KTSP dan Kurikulum 2013. “Ini mau pakai Kurikulum 2013 atau KTSP, ternyata ini menjadi problematika besar. Kementerian terkait harus menetapkan kejelasan mengenai kurikulum yang akan digunakan, karena elemen pendidikan menjadi bingung. Dan ini memengaruhi sarana prasarana yang harus disiapkan. Tentu sarpras untuk Kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP,” kata Fikri.
Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Hermanus menjelaskan, dari 220 SMP yang melaksanakan UN di daerahnya, hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Sisanya masih menerapkan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Dua sekolah itu pun swasta, yakni SMP Tunas Bangsa dan SMP Taruna.
“Permasalahannya masih lambatnya Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional, dan termasuk masih minimnya siswa yang mampu mengoperasikan komputer. Ini kendala kita ketika akan melaksanakan UNBK,” kata Hermanus.
Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Hendra (F-Gerindra, dapil Jambi) dan beberapa Anggota Komisi X DPR diantaranya Mujib Rohmat (F-PG, dapil Jateng), Iwan Kurniawan (F-Gerindra, dapil Kalteng), Lathifah Shohib (F-PKB, dapil Jatim), dan Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem, dapil Jatim).
