REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, walau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mengatakan hal ini menjadi catatan penting.
“Ini menjadi catatan penting Pemda Nusa Tenggara Barat, bagaimana agar pertumbuhan ekonominya yang tinggi bisa mendorong IPM yang baik. Harusnya IPM bisa lebih tinggi dari kondisi sekarang,” ujarnya di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja komisi XI, Selasa (2/5).
Politikus F-PDI Perjuangan ini mengatakan kalau hanya berharap pada APBD dan belanja negara yang disalurkan melalui APBD, tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Harus ada dari investasi terutama dari konsumsi masyarakat dan konsumsi belanja negara melalui APBD.
“Pemda Provinsi NTB seharusnya sudah mulai saving, berpindah dari fokus pertambangan kepada sektor-sektor yang lain,” harapnya.
Di sisi lain, kata Michael, potensi wisata NTB sangat baik. Sudah ada upaya membenai sektor pariwisatanya. Apalagi, NTB sedang mengembangkan brand wisata halal. Brand wisata ini harus pula ditunjang oleh infrastruktur dan SDM yang memadai. Ia berharap, ke depan SDM, infrastruktur, dan industri wisata saling dukung untuk menunjang sektor-sektor unggulan.
“SDM untuk industri wisata, kan, berbeda. Jangan sampai industri pariwisata berkembang tetapi SDM-nya dari luar provinsi NTB. Ujung-ujungnya nanti investasi masuk, tetapi lapangan pekerja lokal tidak ada. Akhirnya, investasi yang masuk tidak meningkatkan IPM, karena pekerjanya banyak dari luar,” kata dia.
