Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

Jumat , 02 Jun 2017, 14:43 WIB
Kunjungan kerja meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah,  Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).
Foto: dpr
Kunjungan kerja meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan.  Hal ini mengingat selalu ada fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya.  Namun dilain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

 

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan,  yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah,  kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak,  harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP, ini kan lucu," kata Edhy, saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah,  Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Edhy menambahkan, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen. Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk  budidaya bawang putih. "Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian," kata Politikus Partai Gerindra ini.