REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat tidak bijaksana, apalagi di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini.
“Tentu kebijkan tersebut sangat memberatkan,”ujar Haerudin dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (10/7).
Haerudin pun menyampaikan interupsinya terkait pencabutan subsidi listrik dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7). Dia mengatakan meski pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya namun kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat.
Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa kemiskinan saat ini menurun. Pasalnya, dia justru melihat masyarakat miskin semakin bertambah. Apalagi ditambah dengan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat.
Artinya, kata Haerudin, di setiap bulannya masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Hal itu tentu menambah beban hidup masyarakat bawah. Oleh karena itu, dia menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulangatau dihentikan.
