REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Anggota Komosi VI DPR Fadhlullah menolak pencabutan subsidi listrik yang dilakukan oleh Pemerintah sebab sangat memberatkan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ia menjelaskan seharusnya Pemerintah tidak mencabut subsidi tersebut sebab masih banyak sarana pendukung yang belum diberikan secara maksimal oleh PT PLN kepada pelanggan.
"Banyak masyarakat dari daerah pemilihan menyampaikan keluhan kepada saya terkait pembayaran listrik yang melonjak drastis pada bulan ini," kata Anggota DPR asal Aceh, Kamis (20/7).
Menurut dia, pemerintah harus membenahi infrastruktur yang baik guna menjamin listrik tetap hidup bukan terjadi pemadaman secara bergilir kerap terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Karena itu Politisi Partai Gerindra tersebut meminta Pemerintah dapat meninjau kembali terhadap pencabutan subsidi listrik karena hal tersebut menjadi beban baru bagi masyarakat.
Fad mengaku berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat kepada dirinya terkait tagihan listrik yang melambung tinggi akan diperjuangkan di parlemen sehingga kebijakan tersebut dapat dibatalkan kembali.
Ia mengatakan Fraksi Partai Gerindra di DPR menolak secara penuh terhadap kebijakan pencabutan subsidi listrik yang dilakukan oleh Pemerintah sebab dengan mencabut subsidi sama halnya ikut menyengsarakan masyarakat. Dia memandang pencabutan subsidi sama halnya memberi beban baru kepada seluruh rakyat dan akan berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat.
"Kami tetap menolak kebijakan pencabutan subsidi dan akan berupaya maksimal di parlemen agar Pemerintah dapat mengembalikan seperti sebelumnya," kata Fadhlullah.
