REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Tim kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengan Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah. Rapat tersebut bertujuan mengawasi permasalahan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia sebagai dampak kebijakan enforcement card (e-card) atau e-kad di Malaysia.
Dari hasil pertemuan ini, Komisi IX belum mendapatkan data akurat dari Pemda Tegal. "Tetapi kami banyak mendapatkan temuan yang nantinya akan kami rapatkan dengan mitra kerja di Komisi IX supaya pelaksanaan dan perekrutan TKI ke depannya lebih baik lagi,” kata anggota Komisi IX DPR, Dewi Aryani dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (25/7).
Politikus dari PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ini Komisi IX sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). RUU ini diyakini bisa menjadi payung hukum untuk menanggulangi segala permasalahan TKI di luar negeri yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Tim Kunspek, kata dia, juga menemui TKI yang tidak ingin kembali keluar negeri lagi. "Atas kasus ini pemerintah harus sudah siap dengan sarana dan prasarana misal peralatan latihan di BLK harus lebih modern ehingga mereka bisa lebih produktif lagi dan sesuai target pasar,“ ujar Dewi.
Dewi akan meminta penjelasan dari kementerian terkait dan melakukan pendalaman klarifikasi kendala e-kad ini. Menurut dia, kendalanya terletak pada sosialisasi. "Saya pernah melakukan sosialisasi e-kad di Kabupaten Tegal ini, peminatnya sangat luar biasa tapi pengetahuan tentang tata cara dan prosedur yang benar sangat minim,” kata dia.
Pemerintah dihrapkan bisa menjemput bola dengan cara sosialisasi ke daerah-daerah dan jangan hanya memasang iklan di televisi. Pasalnya, kata Dewi, selain karena biayanya sangat besar, cara itu juga belum tentu tepat sasaran.
