REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saleh Partaonan Daulay meminta perusahaan-perusahaan yang mengantarkan dan menyalurkan tenaga kerja diharapkan terlibat aktif. Sehingga mereka tidak hanya mengirimkan tenaga kerja saja akan tetapi mengetahui dimana di tempatkan. Dengan begitu bisa memantau kondisi para TKI yang bekerja di luar negeri, tdak hanya menyerahkan kepada pemerintah saja.
"Jangan setelah ada masalah, baru melibatkan pemerintah. Sebaliknya jika tidak ada kendala atau masalah mereka diam-diam saja. Karena itu harus ada keseimbangan antara perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja dan pemerintah harus beriring bersama," kata Saleh dalam siaran persnya, Rabu (26/7).
Maka dari itu, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyarankan kepada pemerintah agar menggalakan pendidikan vokasional, pelatihan-pelatihan kerja, pendidikan, keterampilan tenaga kerja bagi TKI-TKI purna yang sudah pulang. Saleh berharap para TKI diharapkan bisa menginvestasikan pendapatan yang mereka peroleh dari bekerja keluar negeri untuk kepentingan keluarganya.
Bahkan diharapkan bisa mencipatakan lapangan pekerjaan baru maka tentu saja itu akan berimbas posistif bagi kehidupan masayarakat di sekitar mereka serta berdampak luas bagi kehdupan sosial ekonomi mereka di Indonesia. "Nantinya para TKI diharapkan tidak lagi bekerja keluar negeri," kata dia.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Siti Masrifah. Dia meminta kepada pemerintah agar ke depan TKI yang berangkat keluar negeri harus mempunyai keahlian dan bekal pendidikan. Menurutnya jika mereka punya keahlian akan mendapatkan penghargaan yang lebih dari negara itu sendiri Kemudian akan mendapatkan upah yang layak.
"Dari segi perlindungan kalau legal, negara gampang memantau bila terjadi apa-apa dan negara bisa langsung hadir di sana," ujar Siti
