REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengkhawatirkan peredaran narkoba merusak generasi muda di Indonesia. Untuk itu, anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dinilai perlu ditingkatkan untuk mengetahui keberadaan dan memberantas produsen, bandar, dan sindikat narkoba.
“Kami (Komisi III) akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait operasi pengungkapan produksi dan peredaran narkoba,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (26/7).
Pekan lalu, Komisi III mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, di Gedung Borobudur Polda Jawa Tengah. Komisi III ingin mengetahui sejauh mana Polda Jawa Tengah, BNNP Jawa tengah, dan Kanwil Hukum dan HAM mengawasi peredaran gelap narkoba, upaya mencegah terorisme dan radikalisme, serta pengawasan terhadap orang asing.
Nasir menyebut, dari laporan tersebut, ada perkembangan baik terkait bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap orang asing dan juga mengatasi upaya-upaya terorisme dan deradikalisme. "Yang paling penting, kami melihat sinergisitas antara BNNP dengan instansi-instansi terkait dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mabes Polri, BNN Pusat, dan Kementerian Hukum dan HAM diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja antarinstansi Jawa Tengah. Pasalnya tidak dipungkiri bahwa keberadaan orang asing, narkoba, dan juga terorisme, saling terkait. Komisi III juga akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait bagaimana bisa melakukan operasi BNNP dan Kementerian Hukum dan HAM.
Terkait keberhasilan BNN dan Polri mengungkap kejahatan narkoba sebesar lebih dari 1 ton, menurut Nasir, itu artinya sudah bisa menyelamatkan ratusan generasi muda. Tentu ini terkait dengan kerjasama BNN provinsi dengan pihak-pihak lainnya.
Dia berharap penemuan-penemuan serupa bisa lebih ditingkatkan. Namun, kepolisian dan BNN perlu mendapat dukungan peralatan dan teknologi. Menurut laporan Polda Jawa Tengah, masih sedikit sekali peralatan teknologi untuk melacak bandar-bandar dan sindikat-sindikat yang beroperasi di wilayah ini. “Mudah-mudahan di 2018 tersedia anggaran untuk meningkatkan teknologi informasi guna melacak dan mengindentifikasi serta mengetahui keberadaan bandar-bandar dan sindikat narkoba bisa segera diatasi,” kata Nasir.
