REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Petani kakao di Kabupten Mamuju, Sulawesi Barat, menyampaikan beberapa hal kepada anggota komisi IV DPR yang melakukan kunjungan reses di wilayahnya, Senin (31/7). Mereka di antaranya meminta agar diberikan pupuk berkualitas baik seperti NPK Phonska.
Salah satu petani kakao di Batuampa, Papalang, Kabupaten Mamuju, Sadiq mengharapkan bantuan pupuk yang dikucurkan pemerintah yakni berupa pupuk NPK Phonska. "Pupuknya kalau bisa itu pupuk NPK Phonska," tutur dia kepada beberapa anggota Komisi IV yang ikut kunjungan kerja reses di Batu Ampa, Kecamatam Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin (31/7).
Selain pupuk, lanjut Sadiq, petani setempat juga berharap bantuan bibit yang diberikan oleh pemerintah tidak lagi dari luar daerah tapi berasal dari Sulbar sendiri. Sebab, dampak dari itu akan lebih menyejahterakan petani Sulbar. "Nanti kita sendiri saja yang bibitin, jadi pembibitannya (dilakukan) kita," kata dia.
Sementara itu, petani kakao yang lain, Muhamad Said, mengaku kerap dilarang menanam kakao di hutan yang dia dengar sebagai wilayah hutan yang dilindungi. Dia mengatakan hal ini cukup menyulitkan untuk memproduksi kakao. "Saya pernah urus membuat sertifikat untuk pembibitan, tapi ternyata lahannya, apa itu, katanya dilindungi, sehingga tidak bisa," tutur dia.
Mendengar keluhan dan harapan petani kakao itu, Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono menyampaikan bakal berupaya agar bibit yang menjadi bantuan pemerintah bisa sampai ke tangan para petani. "Nanti kita akan perjuangkan kepentingan rakyat jangan sampai bibit itu tak sampai ke rakyat," ucap dia.
Terkait kendala petani kakao di lahan kehutanan, Roem mengatakan penanaman kakao tetap bisa dilakukan petani asal menempuh proses perizinan sesuai aturan Kementerian Kehutanan berlaku. Petani yang telah melalui proses tersebut, pada akhirnya bisa memanfaatkan lahan kehutanan hingga lebih dari 30 tahun.
Sementara, Anggota Komisi IV DPR Dapil Sulbar, Ibnu Munzir, yang ikut dalam reses itu, mengakui bibit kakao saat ini memang banyak didatangkan dari Sulawesi Selatan maupun wilayah Jawa. Menurut dia, petani kakao Sulbar tetap boleh melakukan pembibitan untuk dijual kembali asalkan sudah bersertifikat.
"Kita tahu bibit ini banyak diambil dari Sulsel dan Kawa. Tapi kalau ada bibit yang bersertifikat di sini kenapa pakai dari luar. Bibitnya harus bersertifikat, harus bagus. Kalau belum bersertifikat pemerintah siap bantu," kata dia.
Kunjungan kerja reses tersebut diikuti sembilan anggota Komisi IV DPR. Yakni Wakil Ketua Komisi IV Fraksi Golkar Roem Kono, anggota komisi IV Fraksi Golkar Dapil Sulbar Ibnu Munzir, anggota komisi IV Fraksi Nasdem Sulaeman Hamzah, anggota dari fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin, anggota dari Fraksi PDIP Yadi Srimulyadi dan Ono Surono, Anggota dari Fraksi PAN Indira Chunda Thita Syahrul dan Jamalludin Jafar, dan anggota dari fraksi PPP Kasriah.
Kehadiran jajaran Komisi IV DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono. Hadir pula anggota komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ibnu Munzir, dan anggota lain dari fraksi PAN, Nasdem, PKS, dan PDI-P.
Jajaran komisi IV ini didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan beberapa jajaran SKPD Pemkab Mamuju serta Pemprov Sulawesi Barat. Pada Senin (31/7), mereka mendatangi para petani di lahan perkebunan kakao di Batuampa, Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. (Umar Mukhtar)
Berita Terkait Kaitkan Berita
