REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Maluku untuk melihat pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN seperti sarana dan prasarana transportasi. Ketua Tim Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa malam, ada solusi cukup sejuk yang diberikan oleh para mitra Komisi V, antara lain Ditjen Perhubungan Laut yang menyumbangkan sembilan kapal berbobot 2.000 GT dan empat kapal berbobot 1.200 GT.
"Selain itu, Ditjen PDT memberikan bantuan embung sebanyak 470 buah dan listrik untuk pengembangan BUMDes-BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di Maluku," katanya, dalam kunjungan kerja.
Embung merupakan waduk berukuran mikro yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan pada musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budi daya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi pada musim kemarau. Michael mengatakan, dalam pertemuan juga dibahas berbagai masalah menyangkut bandar udara di Maluku yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan.
"Komisi V tetap mendorong supaya pembangunan yang terkait dengan infrastruktur lebih diperhatikan," katanya.
Michael berpendapat, laut dan udara menjadi prioritas untuk diperhatikan, dan laut tidak boleh dilihat sebagai pemisah tetapi sebaliknya sebagai penghubung antarpulau di Maluku yang memang geografisnya kepulauan.
"Wagub mengungkapkan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, akses dan konektivitas antarpulau yang terbatas, rendahnya tingkat kemantapan jalan, terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak, terbatasnya layanan listrik terutama di daerah terpencil, dan belum meratanya pelayanan telekomunikasi," kata dia.
