REPUBLIKA.CO.ID, MALUKU BARAT DAYA -- Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menilai kabupaten Maluku Barat Daya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat guna melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi baik darat, laut dan udara.
Dia berjanji akan mengalokasikan anggaran yang cukup bagi kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku secara umum guna mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain di Indonesia seperti Jawa, Bali dan Sumatera. “Kita mendukung peningkatan anggaran untuk pembangunan Maluku Barat Daya,” ujar Fary, saat memimpin Kunjungan Kerja baru-baru ini.
Senada dengan Fary, anggota Komisi V Yoseph Umar Hadi juga mendesak pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pulau-pulau terdepan di wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Sebab, berdasarkan fakta infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai di Maluku Barat Daya sangat minim.
Pada kesempatan tersebut, Tim Kunker Komisi V melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur seperti Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Sesar Bula, Pelabuhan Kaiwatu, Pelabuhan Wonreli, serta bandara yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.
Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono mengatakan, keberadaan transportasi laut menjadi tulang punggung masyarakat Maluku. Karena itu Pemerintah terus berupaya membangun konektivitas pada wilayah Maluku, di antaranya melalui penyelenggaraan angkutan laut perintis, angkutan penumpang, dan Tol Laut.
“Saat ini angkutan kapal perintis yang melayani masyarakat di Provinsi Maluku sebanyak 18 trayek, yang beroperasi dari pelabuhan pangkal Ambon, Tual dan Saumlaki,” ujar Tonny.
