REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Michael Wattimena berharap presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan janji-janjinya. Salah satunya adalah agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang digencarkan Jokowi. Mengingat masih ada daerah yang dijanjikan dibangun jalur kereta api, namun hingga saat ini belum ada langkah konkrit dari pemerintah. Sebagai contoh, Wattimena menunjuk Papua dan Papua Barat.
“Contohnya masyarakat Papua dan Papua Barat yang dijanjikan terkait dengan pembangunan kereta api, sampai saat ini belum ada langkah konkrit pembangunannya,” kata politikus Partai Demokrat, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (19/8).
Namun, kata Wattimena , apapun yang terjadi di usia Bangsa Indonesia ke 72 dan usia 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ia tetap memberikan apresiasi. Ia pun berharap, apa yang telah dicapai saat ini, dapat lebib ditingkatkan lagi. Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal pembangunan infrastrukur yang lagi Jawanisasi, atau Sumatranisasi. Dampaknya saat ini, sebanyak 70 persen industri itu ada di Pulau Jawa dan 20 persen di Sumatera. Sementara sisanya baru di Indoensia Timur. Untuk itu, dia berharap pembangunan difokuskan di Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Kalau bisa, ini dikonkrtikan dengan pembangunan yang real sifatnya. Supaya faedah dan manfaatnya itu betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga keadilan dan pemerataan itu dapat dirasakan masyarakat bukan hanya di Jawa atau Sumatera, tapi diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Khususnya di Maluku, Papua, Papua Barat, NTT dan Indonesia Timur lainnya,” harapnya.
Di sisi lain, Michael berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada sektor penerimaan negara. Pasalnya, masyarakat sudah mulai gelisah dengan ekspolitasi pajak yang begitu dahsyat dan masif yang dilakukan di dalam negeri.
Menurut Wattimena, hal ini jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam membangun investasi dalam negeri. Apalagi saat ini banyak pengusaha dan investor itu sudah mulai gelisah terkait dengan pungutan pajak, dalam rangka memenuhi kebutuhan APBN. Lanjutnya, ini harus ada semacam kreasi supaya tidak dibebankan kepada pelaku usaha di dalam negeri.
“Supaya iklim investasi yang diharapkan pemerintah betul-betul dapat tercapai, dan tercipta iklim investasi yang kondusif,” kata politikus asal dapil Papua Barat itu.
