REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Dia berujar, pertumbuhan ekonomi 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Eni dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (28/8).
Angka kemiskinan diminta untuk segera diturunkan dalam RAPBN 2018. Menurut dia, kestabilan rupiah menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan. “Kami minta pemerintah fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah,” ujar Eni.
Selanjutnya, RAPBN 2018 juga dituntut untuk mampu menghadirkan jawaban dalam menjawab tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja. Dia mengatakan penyusunan RAPBN harus dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahtaeraan masyarakat,” kata Eni.
Terkait utang yang dilakukan pada RAPBN 2018, politikus dari Partai Golkar ini mendesak agar utang tersebut dilakukan untuk mencapai hal-hal produktif bukan untuk pengeluaran konsumtif saja. “Pemerintah harus memastikan penggunaan utang yang produktif,” ujar Eni.
