REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkalim dana otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah berhasil menekan angka kemiskinan di dua provinsi tersebut secara signifikan. Data BPS menyebutkan, dalam 15 tahun terakhir (2000-2016) kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Persentase kemiskinan turun dari 46,35 persen di tahun 2000 menjadi 28,54 persen pada Maret 2016.

“Dalam APBN 2017 telah dialokasikan dana Otsus Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp 2,4 triliun. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu Papua naik sebesar Rp 200 miliar dan Papua Barat naik Rp 100 miliar,” ujar Fadli, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) di DPR, Senayan, Rabu (25/10).

Freeport dan BRI Modali UMKM Papua

Fadli menuturkan kondisi kemiskinan di Papua Barat juga menurun. Bila di tahun 2007 presentase kemiskinan mencapai 39,31 persen, maka angka tersebut terus menurun hingga 25,73 persen di 2015.

“Jadi dari statistik ada satu hal yang signifikan dari dana Otsus tersebut. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2015. IPM Papua 57,25. Angka tersebut meningkat 0,8 poin menjadi 58,05 tahun 2016,” kata dia.

Meskipun terdapat perkembangan yang baik dicapai, kata Fadli, Tim Pemantau Otsus DPR memiliki catatan serius di Papua dan Papua Barat. Salah satu isu yang penting disoroti dalam pelaksanaan Otsus ini adalah masih maraknya aksi separatism di Papua. Terakhir ada penembakan terhadap anggota Brimob Polri di dekat lokasi Freeport. Menurut dia, ini menjadi tantangan yang harus dihadapi di tengah capaian menurunnya angka kemiskinan.