REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi persoalan serius di masyarakat, tak hanya di tingkat elite, masyarakat pun juga terjadi perdebatan yang sengit hanya karena perbedaan pilihan politik. Hal ini diakui Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nurhayati Ali Assegaf yang mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya tensi politik yang terjadi akhir-akhir ini
“Saya prihatin. Ini tahun politik terjadi di desa-desa. Banyak konflik di daerah sampai desa hanya karena menang atau kalah dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat di bawah pecah,” tutur Nurhayati saat Rapat Paripurna DPR Pembukaan MAsa Sidang IV di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3) lalu, seperti dalam siaran persnya.
Politikus Partai Demokrat ini pun meminta kepada pemerintah untuk turut andil dalam meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Terlebih ini menjelang Pilkada serentak di pertengahan tahun 2018.
Sehingga ini harus menjadi perhatian banyak pihak untuk dapat menyatukan kembali masyarakat. “Ini harus jadi perhatian bersama dari tingkat Pemkab dan Pemkot atau Bupati dan juga mungkin Gubernur harus turun menyatukan masyarakat. Tidak boleh masyarakat terpecah karena pemilihan kepada desa hingga ke atas,” ungkapnya.
Perpecahan yang terjadi di masyarakat akibat pemilihan kepala daerah ini semestinya tidak terjadi. Sebab juga dibutuhkan kesadaran akan kebersamaan dalam masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Negara pun juga dituntut hadir dalam memberikan rasa aman untuk menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten melalui pemilu langsung.
