REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Parlemen merupakan simbol sebuah negara, untuk itu kawasan parlemen harus ditata dengan benar dari segi penataan parlemen dan manajemen parlemen. Menurut anggota BURT DPR RI Muslim penataan parlemen merupakan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi, kepentingan semuanya termasuk juga kepentingan pemerintah.
“Parlemen merupakan sebuah simbol, kami meminta dukungan dari semua stakeholder khususnya pihak kampus dan tokoh-tokoh yang harusnya melihat secara objektif,” tutur Muslim disela-sela FGD BUR di Universitas Sumatera Utara, Rabu (22/3)
lalu, seperti dalam siaran persnya.
Politikus Demokrat tersebut menyatakan, bahwa kondisi gedung parlemen melebihi kapasitas awal pembangunan. Luas ruangan satu orang DPR sekitar 30 meter persegi. Ruangan tersebut harus dibagi dengan ruang staf yang setiap anggota memiliki tujuh staf yang dipisah menggunakan sekat.
“Kapasitas awal gedung ini ketika dibangun hanya untuk 800 orang dan jumlah sekarang sudah melebihi kapasitas awal, sakarang mencapai lebih dari 4.000 orang yang menghuni Gedung Nusantara 1,” tutur anggota dewan dapil Aceh tersebut.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar. Menurutnya, untuk menuju visi parlemen modern, DPR harus memiliki manajemen perkantoran yang kuat. “Silahkan rakyat datang ke DPR tapi kami memiliki aturan, kami menginginkan sebuah tempat yang kita namakan Alun-alun Demokrasi, silahkan rakyat datang untuk menyampaikan aspirasinya dan jangan sampai mengganggu lalu lintas ketika berkumpul di situ untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR,” tutur Hasrul Azwar.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua BURT Anthon Sihombing mengkritisi LSM yang mengatasnamakan rakyat sehingga menghambat pembangunan gedung baru DPR. Sebagai salah satu contoh, ruangan anggota DPR dengan ruangan Kepala Camat di Sumut masih lebih bagus rungan Camat, ruangannya luas dan ada toilet di dalam, berbeda dengan anggota DPR yang harus antre ketika menggunakan toilet.
Ia juga menyinggung pembangunan Alun-alun Demokrasi yang belum terlaksana. “Alun-alun demokrasi sangat baik, ketika masyarakat yang akan menyampaikan pendapat ke DPR kita mewadahi tempat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya,” tuturnya.
