REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu kunci terciptanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) yang aman dan damai. Seluruh alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama diharapkan mampu memberi pencerahan kepada masyarakat untuk terus saling menghargai serta menghormati antarpemeluk agama di Indonesia.
“Kita berharap para alim ulama dan semua tokoh agama bisa turut aktif menjaga ketentraman masyarakat menjelang Pilkada serentak dan Pemilu 2019. Kita tentu tidak ingin masyarakat terbelah akibat isu SARA dalam Pilkada dan Pemilu mendatang,” tegas pria yang akrab disapa Bamsoet itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Rabu (18/4).
Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua DPD Oesman Sapta serta para tokoh lintas agama.
Bamsoet menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak terdiri 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Di tahun 2019 pun Indonesia juga akan melaksanakan Pileg dan Pilres.
“Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 bertujuan untuk memperkuat demokrasi negara. Penguatan demokrasi mengandung arti bagaimana agar proses Pemilu dan Pilkada tidak sekadar hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar dan aman. Tetapi, juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh rakyat,” kata Bamsoet seperti dalam siaran persnya.
Namun, Bamsoet mengingatkan, harapan terhadap pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang demokratis, menghadapi tantangan berat, karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sebagai bangsa yang majemuk
dan plural, Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat tinggi.
“Potensi konflik sosial yang terjadi berasal dari isu SARA. Dari isu SARA tersebut, faktor agama merupakan faktor yang lebih dominan menjadi potensi konflik, bila dibandingkan dengan faktor kesukuan atau hal lainnya. Potensi konflik juga diperuncing dengan keberadaan masyarakat yang dengan mudah diprovokasi berita hoax dan hate speech,” tutur Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, perlu ada kesadaran dari setiap pihak untuk mampu meredam dan tidak membiarkan konflik sosial mengarah pada disintegrasi bangsa. Negara membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan.
“FKUB harus terus memupuk rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan di masyarakat. Substansi dari rasa kebangsaan adalah kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa karena kesamaan sejarah dan kepentingan masa depan bersama,” kata Bamsoet.
Bamsoet menekankan, rasa kebangsaan merupakan perekat yang mempersatukan sekaligus memberi dasar kepada seluruh masyarakat untuk memahami jati diri bangsa. Rasa kebangsaan ini harus semakin nyata tercermin dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang damai.
FKUB menurutnya, harus terus aktif menumbuhkan rasa kebangsaan di antara umat beragama agar terwujud Pilkada dan Pemilu yang damai. Sehingga, melalui Pilkada dan Pemilu yang damai akan muncul pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Bamsoet berjanji, DPR akan memprakarsai lahirnya RUU Kerukunan Umat Beragama. Diharapkan melalui RUU tersebut kerukunan antar umat beragama akan lebih terjamin dan terpelihara. "DPR sangat terbuka dan mengharapkan masukan dari semua pihak. Untuk itu, dialog antar umat dan para tokoh lintas agama menjadi penting guna merumuskan gagasan dan subtansi RUU tersebut," pungkas Bamsoet.
