REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menanggapi masa bakti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tersisa selama 13 bulan. Hanya saja, presiden memiliki kewenangan memperpanjang masa jabatan Panglima TNI hingga dua tahun ke depan.
Karena itu, diprediksi pengabdian Andika bisa saja diperpanjang. Hal itu lantaran pemerintah akan menghadapi Pemilu 2024. "Saya merasa sih akan diperpanjang," ujar Kharis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/11).
Baca: Dulu Gatot Antar Hadi ke DPR, Kini Andika tak Diantar Hadi
Meski begitu, ia mengaku tak mengetahui apakah perubahan tersebut hanya berlaku khusus untuk Andika atau secara keseluruhan perwira tinggi. Kharis pun mengaku tak mempermasalahkan jika masa dinas pensiun Panglima TNI ditambah.
Salah satu pertimbangannya, yaitu usulan penambahan masa dinas untuk tamtama dan bintara. Di mana pemerintah pernah menginisiasi untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Spekulasi saya seperti itu kenapa? Saya tidak mau membawa pasti diperpanjanganya atas nama Andika sendirian atau apa. Yang jelas saya punya keyakinan akan sampai umur 60 lebih kira-kira dan kalau sampai umur 60 itu artinya sampai 2024," ujar Kharis.
Baca: Mayjen Dudung di Antara Patung Sukarno dan Gatot Nurmantyo
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menaruh harapan besar terhadap terpilihnya Andika untuk kemajuan TNI. Terutama terhadap permasalahan di Papua dan di Pasifik. Dia berharap, koneksi Andika dengan Amerika Serikat (AS) bisa dimanfaatkan untuk membawa kebaikan bagi negeri ini.
"Karena suka tidak suka kita harus mengakui bahwa memang Jenderal Andika adalah didikan di Amerika. Paling tidak dia sangat dekat dengan Amerika, bukan berarti juga bermusuhan dengan Cina," ujar Kharis.
Di samping itu, Kharis menyebut, Andika ingin memaksimalkan diplomasi militer atau pendekatan yang humanistik. Pasalnya, menantu mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) AM Hendropriyono tersebut ingin memberikan perubahan persepsi terhadap Indonesia dari masalah yang selama ini menyangkut Papua.
"Mulai hari ini, mulai Panglima nanti dilantik, itu dia akan melakukan langkah-langkah menuju ke sana. Jadi yang di kedepankan adalah pendekatan diplomasi," ujar Kharis.
