REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI melanjutkan pembahasan terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2023 yang dilaksanakan secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senin (26/9/2022). Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan kepada peserta rapat apakah Raker tersebut berlangsung secara terbuka atau tertutup karena membahas anggaran Kemhan/TNI.
"Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan seluruh kepala staf angkatan kecuali KASAU diwakili. Apakah rapat dilakukan terbuka atau tertutup," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Seluruh anggota Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setuju Raker dilaksanakan secara tertutup. Sebelum rapat berlangsung, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Raker tersebut untuk menyelesaikan pembahasan anggaran Kemhan/TNI tahun 2023 yang harus disetujui Komisi I DPR lalu dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Dia menilai tidak ada hal-hal urgen untuk didiskusikan karena jumlah anggaran Kemhan/TNI sudah final sehingga tinggal disetujui. "Rapat ini dijadwalkan hanya membahas anggaran saja, namun mungkin bisa saja berkembang ke masalah-masalah lain, dalam arti pertanyaan terkait pertahanan," ujarnya.
TB Hasanuddin mengatakan Raker Komisi I DPR, pada Senin (5/9/2022), memang membahas terkait RKA Kemhan/TNI tahun 2023 namun belum selesai sehingga perlu dibahas kembali untuk disetujui.
Hadir dalam Raker Komisi I DPR tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono.
