REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI memantau proses penyelesaian tujuh kapal yang dipesan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari ketujuh kapal yang dipesan, satu diantaranya telah siap untuk serah terima.
Sedangkan keenam kapal lainnya telah mencapai 92 persen dan diharapkan selesai awal 2019. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said usai meninjau proses penyelesaian tujuh kapal di Galangan Kapal PT. Steadfast Marine, Jalan Khatulistiwa Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat, Senin (30/4).
Peninjauan ini dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Lasarus. Di galangan tersebut, Kemenhub memesan tujuh unit kapal tipe 2000 GT dan 1200 GT.
Anggaran untuk per unit kapal 2000 GT sekitar Rp 73 miliar. Sedangkan kapal 1200 GT antara Rp 53-54 miliar per unit.
Proses pembuatan tujuh kapal tersebut dilaksanakan sejak 2015. Komisi V DPR RI meminta komitmen perusahaan menjamin kualitas dan keselamatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pembuatan kapal.
“Kami minta komitmen perusahaan terkait kualitasnya dan keselamatannya, karena bagaimanapun juga kapal ini akan melayani masyarakat, membawa penumpang dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. Karena itu diharapkan mampu menjamin dari sisi keamanan dan juga dari sisi ketepatan waktu penyelesaian,” ujar Muhidin.
Politikus Partai Golkar itu menyampaikan kunjungan Komisi DPR RI ke galangan kapal ini untuk mendukung program tol laut dari pemerintah. “Dengan selesainya tujuh kapal pesanan Kemenhub ini akan mendukung kelancaran pelayanan di kawasan timur Indonesia dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya,” katanya.
Muhidin berharap kondisi ini dapat memperkuat fungsi tol laut, terutama untuk distribusi barang dan mengurangi disparitas harga antardaerah.
