REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bangsa Indonesia akan menghadapi tahun politik atau pemilu pada tahun 2024. Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti, mengingatkan, dalam konteks pemilu ada tiga tantangan yang harus diantisipasi sejak awal.
"Dalam konteks pemilu, ada tiga tantangan yang harus diantisipasi dari awal, pertama, politik uang. Ini masalah yang sangat serius dan sudah sangat melembaga bahkan membudaya," kata Prof Mu'ti kepada Republika, Rabu (17/8/2022).
Prof Mu'ti mengatakan, tantangan kedua yang harus diantisipasi adalah politik identitas. Politik identitas berakar pada suku, etnis, dan agama. Ini merupakan ekses dari sistem pemilihan langsung dan popular vote.
Ia menambahkan, tantangan ketiga dalam konteks pemilu adalah netralitas aparatur negara baik TNI, Polri, Birokrasi, KPU, Bawaslu, maupun lembaga-lembaga negara lainnya.
Prof Mu'ti juga menegaskan, masalah politik identitas tidak hanya terkait dengan agama tetapi juga hal-hal primordial lainnya. Politisasi agama memang sangat sulit dihilangkan, karena banyak aspek politik dan kriteria pemimpin terkait dengan idealisme agama.
"Sekali lagi, masalah politik identitas tidak hanya terkait dengan agama. Potensi eksploitasi dan politisasi identitas etnis, ras, kedaerahan, dan aspek primordial lain juga harus diantisipasi dan diminimalkan sejak dini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tahapan pemilu yang sedang disiapkan KPU. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Jokowi menegaskan agar tidak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu ini.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi, Selasa (16/8/2022).
Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Selain itu, konsolidasi nasional juga perlu untuk terus diperkuat.
Jokowi juga mengapresiasi para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, ia juga berharap adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia, serta memperkokoh ideologi bangsa.
