REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Aisyiyah sebagai organisasi kaum perempuan Muhammadiyah bertekad akan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengurangi berbagai macam permasalahan bangsa melalui Muktamar ke-46 Aisyiyah yang digelar di Yogyakarta pada 3-8 Juli.
"Tentunya, kami akan membahas berbagai isu sosial, perempuan, ekonomi, lingkungan, dan juga hukum dalam muktamar nanti dengan tujuan utama seperti tema yang telah ditetapkan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno di Yogyakarta, Senin.
Tema dalam Muktamar ke-46 Aisyiyah yang digelar bersamaan dengan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah adalah "Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia untuk Pencerahan Bangsa".
Menurut dia, salah satu masalah yang menjadi perhatian dari gerakan perempuan Muhammadiyah adalah permasalahan jual beli manusia yang sampai sekarang masih sulit dipecahkan, termasuk di dalamnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran.
"Kami sangat berharap, dalam muktamar nanti akan diperoleh sebuah pemecahan yang konkret untuk bisa mengurangi permasalahan yang dihadapi atau setidaknya bisa menyadarkan masyarakat," katanya. Selain itu, isu yang akan diangkat dalam muktamar adalah permasalahan moral, permasalahan kehidupan beragama, hukum serta isu lingkungan.
Ia menyebutkan, tantangan yang dihadapi Aisyiyah pada masa sekarang sejatinya hampir sama dengan tantangan yang dihadapi organisasi tersebut di awal berdiri pada 1917. "Jika dulu Aisyiyah berhadapan dengan kemiskinan, sekarang Aisyiyah juga dihadapkan pada kemiskinan karakter, kemiskinan moral dan kemiskinan ekonomi yang kemudian berdampak pada kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, kejujuran dan juga jiwa sosial," ujarnya.
Muktamar Aisyiyah tersebut akan dilaksanakan dalam sejumlah kegiatan sehingga suara-suara dari akar rumput dapat didengar dan terpadu dalam sebuah gerakan yang solid.
Kegiatan tanwir membahas agenda muktamar akan dilakukan pada 30 Juni-1 Juli, seminar internasional pada 2 Juli yang akan menghadirkan sejumlah pembicara seperti Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri Hatta Radjasa. Serta kegiatan puncak adalah muktamar yang akan dilakukan pada 3-8 Juli dan diperkirakan dihadiri sekitar 4.000 orang.