REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA---Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi program organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah dalam lima tahun ke depan. Salah satu agenda dalam program tersebut adalah membentuk Desa Siaga di semua wilayah Aisyiyah.

Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rohimah mengungkapkan Aisyiyah telah merintis Desa Siaga di lima Provinsi yakni Banten, Bengkuli, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dalam Desa Siaga tersebut, ujarnya, dilakukan sejumlah program kesehatan. Salah satunya peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Agenda tersebut dilatarbelakangi tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia yakni 307 per 100 ribu kelahiran hidup.

Tri mengungkapkan penurunan AKI tersebut merupakan tantangan terberat bagi pelayanan kesehatan. Diungkapkannya, angka kematian ibu berdasarkan hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan lebih tinggi dibandingkan angka yang dikeluarkan pemerintah yakni sekitar 407 per 100 ribu kelahiran hidup. "Pemerintah menargetkan dapat menurunkan hingga angka 205, tapi ini sulit dicapai, " ujarnya di Yogyakarta, Ahad (4/7).

Dijelaskannya, kesulitan dalam menurunkan AKI tersebut lantaran masih minimnya fasilitas kesehatan di Indonesia. Hal ini, ujarnya, dipicu oleh kecilnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelayanan kesehatan reproduksi.

"APBD untuk kesehatan reproduksi hanya sekitar 0,1 hingga 1 persen. Ironisnya, pendapatan dari retribusi kesehatan justru besar. contohnya di Garut yang 70 persen pendapatan APBD diambilkan dari retribusi Rumah Sakit Umum Daerah, " ungkapnya.

Dikatakannya, untuk menurunkan AKI tersebut, Aisyiyah melakukan penyadaran kesehatan reproduksi. Langkah tersebut dilakukan melalui kelompok pengajian. "Salah satu sebab rendahnya kesadaran reproduksi karena tidak adanya akses terhadap informasi. Karena itu, dalam pengajian, Aisyiyah memasukkan materi kesadaran reproduksi, " ujarnya.

Tri menambahkan, usaha Aisyiyah menurunkan AKI juga dilakukan dengan advokasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini dilakukan agar Pemda mengalokasikan APBN dan APBD yang lebih tinggi untuk kesehatan reproduksi. "Minimal APBN mengalokasikan 5 persen untuk kesehatan, dan APBD 10 persen, " ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Aisyiyah, Noorahmah Watik mengatakan untuk menurunkan AKI tersebut, Aisyiyah melaksanakan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Hal ini lantaran, ia menilai program pelayanan kesehatan reproduksi terutama pada kaum marginal masih sangat minim. Dikatakannya, program tersebut telah berjalan selama tiga tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika