REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan Wakil Presiden Boediono telah menjadi keluarga besar Muhammadiyah dan mengajak untuk menjadi anggota organisasi Islam besar itu. "Saya mengajak Bapak Boediono untuk menjadi anggota Muhammadiyah dan dijamin kartu anggotanya bisa selesai satu jam," kata Din, saat menyampaikan keinginannya dalam acara penutupan Muktamar Seabad Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (8/7).
Penutupan muktamar dilakukan oleh Wapres Boediono ditandai dengan pemencetan tombol yang juga dihadiri Mendiknas M. Nuh, Menag Suryadharma Ali, Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hemengkubuwono X.
Menurut Din, saat dirinya bersama jajaran pengurus Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Wapres sebelum muktamar, Wapres mengatakan bahwa dirinya sesungguhnya adalah alumni sekolah dasar Muhammadiyah, di Blitar, Jawa Timur. Sebagai ketua umum, kata Din, dirinya mengaku sangat bangga bahwa lulusan sekolah dasar Muhammadiyah bisa menjadi wakil presiden.
"Itu baru lulusan SD bisa menjadi wapres, bagaimana kalau lulusan Universitas Muhammadiyah, tentunya bisa menjadi orang lagi," kata Din yang disambut tepuk tangan dari para ribuan muktamirin. Terkait dengan posisinya sebagai ketua umum, Din sekali lagi mengatakan bahwa Muhammadiyah dan pemerintah adalah mitra yang saling mendukung, karena keduanya saling membutuhkan.
Din menegaskan bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara Muhammadiyah dan pemerintah, mengingat keduanya sangat memerlukan. Sebagai ketua umum yang terpilih untuk periode kedua, dia bertekad akan ingin lebih memajukan Muhammadiyah dan tersu memberikan gerakan pencerahan, pembebasan dan kemajuan.
Selama berlangsungnya muktamar yang berlangsung sejak 3 Juli, Din mengakui bahwa secara umum berjalan aman, lancar dan terkendali serta bermartabat.Muhammadiyah telah menjadi suatu gerakan teladan yang patut dicontoh. Silahkan gerakan organisasi lain menirunya," kata Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika