REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyebutkan realisasi anggaran untuk menekan kemiskinan di wilayah Papua mencapai Rp 225,05 miliar hingga akhir triwulan III 2021, atau 33,52 persen dari alokasi yang dianggarkan pada 2021 yaitu Rp 671,25 miliar. Adapun pagu untuk menekan kemiskinan tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp 256,71 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 414,54 miliar.

"Papua masuk ke dalam salah satu provinsi yang akan difokuskan pengentasan kemiskinannya di akhir 2021 ini," ujar Suahasil dalam acara bincang bersama media di Jayapura, Sabtu (16/10).

Ia menjelaskan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan saat ini mencapai 27 juta orang. Dari angka tersebut sekitar empat juta orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem atau yang paling bawah.

Berdasarkan arahan presiden dan wakil presiden, sebanyak empat juta orang tersebut harus bisa diatasi kemiskinannya dengan segera. Maka dari itu, Suahasil mengatakan dalam sisa tahun ini diberikan program khusus pengentasan kemiskinan dengan memprioritaskan masing-masing lima kabupaten dari tujuh provinsi, yang di antaranya berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sehingga total kabupaten prioritasnya ada 35 dan di wilayah tersebut kira-kira terdapat dua juta orang yang berada di garis kemiskinan ekstrem," katanya.

Dengan demikian, ia berharap sebanyak dua juta orang tersebut bisa diidentifikasi dengan lengkap agar diberikan bantuan khusus, yang kemudian akan diberi pula program lanjutan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.