REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berupaya memenuhi kebutuhan permintaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perseroan pun menargetkan kapasitas penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi sebanyak 250 ribu per tahun.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan sejak meluncurkan KPR pertama kali pada 10 Desember 1976 sampai September 2021, perseroan telah merealisasikan kredit sebanyak 4,9 juta unit di seluruh Indonesia, sebanyak 3,5 juta unit merupakan KPR Subsidi.

“Dengan keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19, keberlanjutan kemudahan kepemilikan rumah, kepastian kuota dan anggaran subsidi perumahan semakin mendorong permintaan rumah segmen MBR pada 2022. Kami siap mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membiayai hingga 250 ribu unit rumah bagi MBR per tahun,” ujarnya saat Forum Group Discussion Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR Tahun 2022, beberapa waktu lalu.

Menurutnya untuk mendorong pembiayaan rumah MBR pada 2022, perseroan menyiapkan hampir empat ribu jaringan kantor dan 11 ribu sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya lima hari.

“Perseroan juga mendongkrak dana murah, sehingga dapat memberikan bunga terjangkau bagi masyarakat khususnya MBR. Kami bersinergi untuk mendukung terciptanya ekosistem perumahan di Indonesia yang mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian terutama masa pandemi,” ucapnya.

Pada Oktober 2021, BTN telah menyerap 99 persen dari jatah kuota KPR subsidi berskema subsidi selisih bunga (SSB) maupun fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dari kuota sebesar 120 ribu unit, serapan BTN sebanyak 119 ribu unit.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan selain backlog dari sisi kepemilikan, masih banyak juga kalangan MBR yang belum tinggal hunian yang layak baik secara menyewa maupun menumpang. PUPR mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para wong cilik tersebut.

Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 28,2 triliun dari total target pembiayaan perumahan pada 2022 sebanyak 200 ribu unit. “Kami berharap tiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan rumah bagi MBR, apalagi rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman masa pandemi,” tutur Herry.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan FLPP akan resmi masuk dalam kewenangan lembaga yang dipimpinnya pada 2 Desember 2021. Menurut Adi resminya masuk dana tersebut, maka pada tahun depan, pihaknya siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah.

Adi merinci sebanyak 109 ribu unit rumah akan menggunakan dana Tapera. Kemudian, sebanyak 200 ribu unit rumah akan berasal dari dana FLPP. “Kami akan terus mengoptimalisasi penyediaan akses pembiayaan perumahan terutama bagi MBR secara berkelanjutan,” ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Royzani Sjachril menambahkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR juga bisa dilakukan dengan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal. Saat ini, REI tercatat memiliki 5.507 anggota yang berfokus segmen MBR.

“Kami meyakini dengan ekosistem perumahan yang kuat terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian segmen MBR akan menjadi program padat karya pemerintah yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.