REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong lebih banyak perusahaan BUMN melakukan Initial Public Offering (IPO) atau go public. Rencana tersebut pun didukung Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan. 

Dahlan juga mendukung upaya Erick yang tengah mempersiapkan sekitar 12 perusahaan BUMN masuk bursa. "Apapun setiap langkah membawa BUMN ke lantai bursa (IPO), bagi saya positif sekali," ujar Dahlan kepada Republika, Sabtu (6/2).

Karena, menurut Dahlan, IPO membawa banyak dampak. Bukan hanya uang, tapi juga keterbukaan.

Melalui IPO, perusahaan BUMN dapat menghindar dari intervensi politik. Ia selalu berpikir, BUMN harus diperbaiki. "Setelah berpikir, baik, harus go public, maka bukan hanya terikat dengan peraturan Kementerian BUMN tapi juga terikat dengan Undang-undang Pasar Modal dan berbagai peraturan di bursa," tutur dia. 

Beragam peraturan tersebut, sambungnya, dapat memproteksi perusahaan. Khususnya dari intervensi politik. 

Dahlan menjelaskan, direksi dari BUMN yang berstatus perusahaan publik biasanya bisa berdalih, "Kami sekarang diawasi, tidak bisa seperti dulu. Kami tunduk terhadap peraturan keterbukaan pasar modal. Jadi tidak bisa penuhi keinginan Bapak atau Ibu". Direksi bisa menjadikan itu tameng atau alasan menghindari intervensi politik.

Jika perusahaan BUMN yang dibawa melantai di bursa merupakan perusahaan yang memiliki utang, maka akan semakin bermanfaat. Sebab dana yang didapat dari pasar modal bisa digunakan membayar atau mengurangi utang.

"Saya ingin, BUMN yang segera dapat uang itu BUMN-BUMN karya. Tujuannya agar mereka bisa meneruskan (pembangunan) infrastruktur dan membayar supplier serta sub-kontraktor," ujar Dahlan. 

Ia mengungkapkan, terdapat beberapa sub-kontraktor yang mengaku belum dibayar padahal sudah setahun. Sub-kontraktor umumnya perusahaan kecil yang kalau tidak dibayar bisa bangkrut. Sehingga, kalau BUMN karya go public lalu dapat uang dan menyelesaikan utang-utang ke subkontraktor, ekonomi akan berjalan.