Rabu 13 Oct 2021 15:48 WIB

Tingkatkan Nilai Tambah Komoditas, Jokowi Dorong Hilirisasi

Dengan hilirisasi, komoditas tak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolandha
Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (23/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya dilakukan hilirisasi industri besar-besaran di Indonesia.
Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (23/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya dilakukan hilirisasi industri besar-besaran di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya dilakukan hilirisasi industri besar-besaran di Indonesia. Ia ingin komoditas sumber daya alam di Indonesia tak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga negara bisa mendapatkan nilai tambah.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10).

“Yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ, iya. Kita dapat income dari situ, iya. Tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan,” ujar Jokowi.

Jokowi tak ingin, bangsa Indonesia hanya menjadi ‘tukang gali’ saja dari kekayaan sumber daya alam yang ada. Sementara komoditas yang dihasilkan justru diolah di luar negeri untuk menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan kemudian kembali lagi ke Indonesia dengan harga yang tinggi.

“Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan,” tambahnya.

Begitu juga dengan kekayaan laut. Presiden tak ingin masyarakat Indonesia hanya menjadi nelayan saja. Ia pun mendorong agar dibangun industri pengolahan hasil laut sehingga bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar.

Jokowi menekankan, penangkapan ikan harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat namun juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya. Kelestarian dan keberlanjutan alam ini harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lainnya.

“Kita harus menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang mengkombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan,” jelas dia.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan asing di Indonesia. Seperti PT Freeport Indonesia yang dikelola McMoran dan kini saham mayoritasnya telah dimiliki oleh Indonesia. Kemudian Blok Mahakam dan Blok Rokan yang 100 persen pengelolaannya diserahkan kepada PT Pertamina.

“Sekarang tinggal kita melihat, kita bisa tidak melanjutkan, meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini,” kata dia.

Jokowi mengatakan, prinsip ekonomi berkelanjutan ini harus betul-betul dijaga melalui green economy dan blue economy. Seluruh komoditas yang ada pun juga harus didorong dengan hilirisasi industri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement