REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan akan mengupayakan keberlanjutan pembangunan perkeretaapian. Hal tersebut menurutnya tetap dilakukan meskipun kondisi kemampuan fiskal terbatas.
"Kita upayakan pembangunan perkeretaapian tetap lanjut melalui konsep pendanaan kreatif non APBN dengan menggandeng pihak swasta. Seperti pada beberapa proyek kereta api logistik di Sulawesi dan Kalimantan,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (10/2/2022).
Dia menjelaskan, dukungan lainnya yaitu pemberian subsidi rutin setiap tahunnya untuk pelayanan kereta api ekonomi dan perintis melalui program Public Service Obligation (PSO). Begitu juga dengan subsidi kereta perintis dan perawatan prasarana melalui pembiayaan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).
Saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendapat penugasan untuk menyelesaikan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodetabek.
Budi mengatakan hal tersebut menunjukkan sektor perkeretaapian memiliki peran penting dalam mewujudkan konektivitas yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin kereta api menjadi leading moda transportasi yang mengakomodasi pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Budi.
Budi juga memastikan terus mendoronh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perkeretaapian agar ter meningkat untuk pengembangan layanan kereta api ke depannya.
Budi mengatakan, di tengah tantangan seperti pandemi dan keterbatasan fiskal negara, diperlukan inovasi atau cara baru dalam rangka meningkatkan pelayanan perkeretaapian nasional.
“Koordinasi yang baik antara Ditjen Perkeretaapian (DJKA) dan PT KAI sangat penting, agar sektor perkeretaapian bangkit lebih cepat bisa terjadi sesuai harapan kita,” ujar Budi.
Budi mengatakan, sesuai Rencana Induk Perkeretaapian (RIPNAS) 2011-2030, arah pembangunan perkeretaapian adalah mewujudkan layanan kereta api yang optimal yang mengedepankan keselamatan dan pelayanan prima.
Selain itu juga didukung dengan teknologi yang semakin canggih. “Kita harus persiapkan dengan baik dan lakukan dengan good corporate governance," tutur Budi.
