Kamis 29 Sep 2022 14:33 WIB

Badan Pangan: Jaminan Produk Halal Ikut Menjaga Ketahanan Pangan

Potensi pasar pangan halal di Indonesia sangat besar.

Red: Nidia Zuraya
Logo Halal.
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Logo Halal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyatakan, jaminan produk halal turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Ini (jaminan produk halal) turut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, sebagian ekonomi yang juga akan memperkuat ketahanan nasional kita dihubungkan dengan ketahanan ekonomi dan investasi," katanya dalam International Conference on Indonesia and Global Affairs RPI -1st Session yang diikuti secara daring, di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Ia menjelaskan, selain berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, jaminan produk halal mendesak untuk dilakukan karena jaminan halal diakui oleh World Trade Organization (WTO) dan pasar produk halal Asia-Pasifik mencapai 62 persen, diikuti Timur Tengah 20 persen, Afrika 15 persen dan Eropa-AS dengan 3 persen.

Urgensi jaminan produk halal, kata dia, juga perlu dilakukan secepatnya untuk menyambut populasi Muslim pada 2023 yang mencapai 2,16 miliar penduduk atau 26 persen dari populasi dunia. Selain itu, halal juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat global.

"Potensi pasar pangan halal di Indonesia sangat besar, dari 100 persen jumlah penduduknya 237,53 juta itu membutuhkan pangan halal karena ada muslin di sana," katanya.

Selain itu, lanjutnya, jumlah penduduk Muslim di berbagai negara lainnya juga cukup banyak yang disebut sebagai konsumen militan dan kebutuhan tersebut harus bisa disediakan oleh produsen halal dengan baik.

Tidak hanya itu, kata Andriko, indikator Global Islamic Economic (GIE) 2020-2021 memasukkan Indonesia dalam rangking 5 besar untuk global Islamic economy indicator score, Islamic finance, modest fashion dan muslim-friendly travel.

Ia menegaskan, ketahanan pangan termasuk jaminan produk halal tak akan tercapai tanpa sinergi dan kolaborasi untuk membangun pangan nasional. Selain melibatkan dinas urusan pangan di 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi, serta Kementerian/Lembaga terkait, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dengan lembaga yang memberi dukungan pembiayaan, dukungan teknologi, sektor swasta/privat, LSM, hingga dukungan media.

"Bagaimana kita bersatu padu untuk memastikan pangan kita tidak bersoal. Indikatornya sebenarnya mudah saja, jangan sampai ada orang di sekitar kita yang masih kelaparan, kurang gizi dan stunting, jika kita memiliki kemampuan mari kita bantu bersama-sama," papar Andriko.

 

Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

(QS. Al-Baqarah ayat 219)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement