REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Pemerintah Kota Bengkulu meluncurkan program yang bernama Antinatal Care yakni program peduli kesehatan bagi ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Herwan Antoni di Bengkulu, Kamis (14/7) mengatakan program tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.
"Program ini berupa on call, terintegrasi dan terencana. Mulai dari pengawasan kesehatan ibu saat memulai masa kehamilan sampai fasilitas rujukan persalinan," kata dia.
Ibu yang memasuki masa kehamilan di data oleh pusat kesehatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Ibu hamil akan diberi pendamping kesehatan agar selama masa kehamilan terhindar dari berbagai faktor yang berisiko menyebabkan kematian ibu atau pun bayi.
"Kami bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu, yakni menyiagakan satu mahasiswanya untuk mengawasi satu orang ibu hamil, akan diawasi selama sembilan bulan kehamilan," katanya.
Setelah itu program pengawasan akan terintegrasi langsung dengan program persalinan ibu hamil baik untuk kendaraan kesehatan maupun berbagaimacam administrasi persalinan. "Kami sediakan mobil untuk menjemput, dan semua administrasi sifatnya on call. Kalau mau proses rujuk sana sini dulu terlambat untuk memberikan penanganan persalinan, di sini risiko kematian itu," kata dia lagi.
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta baik rumah sakit swasta maupun daerah, untuk ikut serta dalam memberikan layanan perlindungan ibu hamil tersebut. "Kita sudah minta, kalau ada telpon untuk pengurusan administrasi ibu hamil itu langsung ditanggapi, jadi ibu hamil sampai di rumah sakit langsung bisa mendapatkan tindakan medis bukan menunggu proses administrasi selesai baru bisa bersalin," ucapnya.
Pada 2015, tercatat kematian ibu saat persalinan mencapai belasan kasus. Jika melihat data yang ada memang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kota Bengkulu yang berjumlah sekitar 300 ribu jiwa. "Kita berupaya tidak ada satu pun ibu hamil dan bayi yang meninggal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika