REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengelola wisata Taj Mahal telah menaikkan harga tiket lima kali lipat khusus untuk pengunjung berkebangsaan India. Kenaikan tiket terpaksa dilakukan dalam rangka menurunkan jumlah wisatawan dan mengurangi kerusakan di situs wisata utama negara itu.
Orang India merupakan mayoritas dari 10 ribu hingga 15 ribu rata-rata pengunjung harian Taj Mahal. Hampir 6,5 juta orang mengagumi karya abad 17 dari marmer putih pada tahun 2016.
Tiket masuk untuk warga India termasuk masuk ke Taj Mahal, yang dibangun oleh kaisar Mughal Shah Jahan sebagai makam untuk istri tercintanya, Mumtaz Mahal, dinaikkan dari 50 rupee menjadi 250 rupee atau sekitar Rp 50 ribu. Wisatawan internasional akan membayar sekitar 19 dolar Amerika untuk memasuki kompleks Warisan Dunia Unesco di India utara. Tiket wisatawan non-India naik dari sebelumnya 16 dolar Amerika.
"Kami ingin orang membayar lebih untuk membatasi langkah kaki," kata seorang pejabat dari Survei Arkeologi India, badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan, dilansir dari laman Malay Mail, Selasa (11/12).
Menurutnya, kenaikan tiket akan mengurangi jumlah pengunjung ke mausoleum paling sedikit 15 sampai 20 persen. Plus mendapat tambahan dari harga tiket yang akan digunakan untuk pelestarian Taj Mahal.
Langkah terbaru datang hanya beberapa bulan setelah pihak berwenang India membatasi jumlah wisatawan menjadi 40 ribu per hari. Sebelumnya hingga 70 ribu orang akan memadati situs tersebut pada akhir pekan.
Para ahli mengatakan aliran besar orang menyebabkan kerusakan permanen pada lantai marmer, dinding, dan pondasi. Para pejabat juga berjuang untuk menghentikan marmer putih berubah kuning karena tingkat polusi meningkat di kota utara Agra.
Kerusakan lebih lanjut disebabkan oleh kotoran oleh serangga dari sungai Yamuna yang berdekatan, salah satu perairan yang paling tercemar di India. Pada bulan Juli, Mahkamah Agung India mengancam untuk menutup atau membongkar monumen atas kegagalan pihak berwenang untuk melindunginya dari degradasi. Pengadilan meminta pihak berwenang India untuk berkonsultasi dengan para ahli internasional untuk mempercepat upaya konservasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika