REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebut isu penutupan Taman Nasional (TN) Komodo tidak relevan untuk industri pariwisata. Industri pariwisata sangat membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya.
"Tidak relevan, sebagaimana disampaikan Pak (Wapres) JK," kata Menpar Arief Yahya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/1). Sebelumnya Wapres M Jusuf Kalla menyatakannya sikapnya dengan jelas terkait usulan penutupan TN Komodo yang dianggapnya tidak relevan.
Di samping itu industri pariwisata pun menolak dan keberatan dengan rencana menutup sementara TN Komodo guna meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo. "Dalam bisnis terutama servis, kepastian jadi hal utama. Kalau ada isu ditutup, agen perjalanan dan operator perjalanan tidak ada yang berani bergerak. Mengerti tidak itu? Karena kalau dia bergerak mengiklankan ujug-ujug ditutup bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu untuk ditutup," katanya.
Ia menegaskan betapa pelaku industri pariwisata sangat membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Sehingga isu penutupan destinasi jelas akan menganggu kinerja sektor pariwisata secara langsung.
"Untuk dinaikkan yang tadinya setara dengan 10 dolar AS jadi 500 dolar AS. Kamu jadi agen perjalanan, operator perjalanan, berani tidak jual ke orang lain? Tidak berani," katanya.
Hal itu, kata dia, berpotensi akan berdampak luas terhadap keberlangsungan industri pariwisata. "Lalu apa yang terjadi, industri berhenti," katanya.
Ia menegaskan isu kelestarian dan konservasi bukan masalah namun kepastian justru lebih utama.
"Itu tak ada masalah, tetapi kepastian yang lebih penting, kapan penjadwalan dan sebagainya tidak serta merta kita ngomong tarif akan dinaikkan 50 kali, tiba-tiba ditutup, besok apa lagi? Tidak boleh, di dalam industri tidak boleh ada ketidakpastian," katanya.
Maka untuk solusi jangka pendek, Menpar menegaskan, tidak akan ada penutupan karena kewenangan untuk itu ada di Pemerintah pusat. "Tidak akan ditutup dan kewenangan taman nasional itu ada di mana? Ada di pusat," katanya.
Pihaknya mengaku sudah menerima undangan dari Menteri LHK dan Pemprov NTT untuk melakukan pertemuan membahas persoalan tersebut. Menpar menegaskan TN Komodo harus tetap menjadi aset pariwisata Indonesia tanpa mengabaikan isu kelestarian di dalamnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika