REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedai kopi Starbucks mengumumkan secara resmi akan mengakhiri streaming pornografi pada Wi-Fi mulai 2019. Meskipun menonton film porno melalui Wi-Fi di gerai tersebut melanggar kebijakan perusahaan dan jarang terjadi, namun belum diterapkan pemblokiran.
"Meski itu jarang terjadi, penggunaan Wi-Fi publik untuk melihat konten ilegal atau mengerikan juga tidak pernah diizinkan. Untuk memastikan Tempat Ketiga tetap aman dan ramah untuk semua, kami telah mengidentifikasi solusi untuk mencegah konten ini dilihat di dalam toko kami dan akan mulai memperkenalkannya ke lokasi di AS pada 2019," kata juru bicara Starbucks dilansir di Independent, Jumat (30/11).
Pengumuman perusahaan ini muncul setelah tekanan yang meningkat dari kelompok advokasi keamanan internet Enough is Enough. Mereka baru-baru ini membuat petisi menyerukan Starbucks untuk menyaring situs yang eksplisit. Petisi itu dibuat dua tahun setelah Starbucks, pada awalnya mengumumkan akan mengakhiri akses porno di Wi-Fi, menerima lebih dari 26 ribu tanda tangan.
Direktur Enough is Enough Donna Rice Hughes juga mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan perusahaan karena tidak menindaklanjuti komitmen 2016 dan menempatkan pelanggannya pada risiko. "Dengan memecah komitmennya, Starbucks menjaga pintu terbuka lebar bagi para pelaku kejahatan seksual dan lainnya untuk menghindari penegak hukum dan menggunakan layanan Wi-Fi publik gratis untuk mengakses pornografi," kata Hughes.
Pada 2016, mengikuti tekanan serupa dari kelompok advokasi, teknologi pencekalan diterapkan McDonald's. Pada saat itu, Starbucks mengatakan akan memblokir konten di Wi-Fi setelah perusahaan mampu melakukannya tanpa memblokir situs yang tidak diinginkan. Meskipun perusahaan tidak mengatakan teknologi apa yang akhirnya diselesaikan, ia mengatakan telah menguji beberapa metode. Di Inggris, Starbucks sudah memiliki filter di toko-toko yang bekerja sama dengan Wi-Fi Friendly, sebuah standar sertifikasi aman yang diinisiasi pemerintah untuk Wi-Fi umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika