REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan Jepang akan mengirim utusan ke Amerika Serikat untuk membahas merek pakaian dalam milik Kim Kardashian yang dinamai Kimono. Penggunaan istilah Kimono untuk merek pakaian dalam menuai protes keras masyarakat Jepang.
"Ini telah menjadi masalah besar di media sosial. Maka kami ingin ada pemeriksaan yang cermat terhadap masalah ini,” kata Menteri Perdagangan Hiroshige Seko, dilansir Malay Mail, Rabu (3/7).
Hiroshige menegaskan, seluruh dunia telah mengetahui bahwa kimono merupakan bagian dari budaya Jepang. Bahkan di Amerika, kimono dikenal sebagai pakaian khas masyarakat Jepang.
Sementara itu, Kardashian menyatakan, dia mengumumkan merek Kimononya pada Juni lalu dengan niat dan pikiran baik. Dia juga mengaku akan menghargai umpan balik yang dia terima.
"Merek dan produk saya dibangun dengan inklusivitas dan keragaman pada intinya dan setelah pemikiran dan pertimbangan yang cermat, saya akan meluncurkan merek Solutionwear saya dengan nama baru," tulisnya di Twitter.
Namun seiring datangnya protes keras dari warga Jepang, bintang reality TV dan pengusaha wanita itu mengklaim dia akan mengganti nama merek pakaian dalam Kimono-nya.
Dalam bahasa Jepang kimono berarti benda yang dikenakan. Itu mengacu pada jubah ukuran longgar disertai ikat pinggang yang dikenakan untuk acara-acara resmi seperti pernikahan dan pemakaman. Karena itulah penggunaan kata Kimono untuk merek pakaian dalam milik Kardashian sangat mengganggu banyak orang Jepang.
“Kimono bukan pakaian dalam! Hentikan pendaftaran merek dagang! Jangan membuat kata kimono menjadi milik Anda!" pengguna Twitter Ruu menulis tak lama setelah pengumuman peluncuran.
Pengguna Twitter lain mengatakan bahwa penggunakan kata itu adalah pencurian budaya tradisional. Ia pun meminta agar Kardashian mengubah nama merek pakaian dalam miliknya dengan kata lain. Menurut dia, produk pakaian dalam itu akan tetap laku meski tidak dinamai Kimono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika