REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Wisnu Bawa Tarunajaya mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia saat ini masih belum memiliki standar. Karena itu, perlu meningkatkan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha sasa perjalanan wisata halal.
"Kalau kita bicara halal tourism kita belum memiliki standard untuk SDM-nya. Tetapi kalau bidang hotel, restoran, travel, dan pemandu wisata kita sudah memiliki," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara Award Forum Travel Partner Indonesia (FTPI) di Jakarta Pusat, Jumat (19/5) malam.
Menurut Wisnu, setiap perusahaan travel wisata harus memiliki standar, baik sebagai konsultan travel maupun pemandu wisata halal. Sementara, untuk dikatakan sebagai destinasi wisata halal, menurutnya, saat ini timnya sedang mempersiapkan draft untuk dijadikan dasar di dalam pengujian sertifikasi kompetensi.
Wisnu mengatakan, sertifikasi kompetensi sangat penting karena berkaitan dengan kualitas pelayanan, termasuk pelayanan wisata halal. Karena itu, Kemenpar menargetkan sertifikasi kompetensi pada 2017 ini dimiliki oleh 65 ribu orang. "Target ini kita punya 65 ribu orang yang mau disertifikasi. Tahun depan mungkin meningkat menjadi 75 ribu. Jadi harapan kita itu kita berikan secara gratis kepada lembaga sertifikasi," ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, pada 2019 Kemenpar menargetkan sebanyak 500 ribu orang yang disertifikasi. Ia pun meyakini target tersebut bisa tercapai karena untuk mendapatkan sertifikasi itu sangat mudah dilakukan.
"Sederhana saja, mereka kan bisa secara mandiri atau kelompok mendaftarkan diri ke Lembaga Sertifikasi Profesi. Bidang apa yang mau diujikan, nanti LSP akan mengirimkan assesornya untuk melakukan uji di tempat, uji kompetensi, kalau hotel ya hotel, kalau travel ya travel, dan kalau pemandu mungkin di lapangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika