REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pengamat politik dari Univeritas Muhammadiyah Maluku Utara (Malut), Mahmud Hasan, menilai cita-cita proklamasi kemerdekaan kian dilupakan oleh para pengambil kebijakan di Indonesia. "Bukti kian dilupakannya cita-cita proklamasi tersebut di antaranya dapat dilihat dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi dan legislatif yang tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi," katanya di Ternate, Sabtu (16/8).

Mahmud Hasan mencontohkan di bidang pengelolaan pertambangan, banyak yang justru lebih menguntungkan investor, padahal kalau dikaitkan dengan cita-cita proklamasi kekayaan alam bangsa itu harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Begitu pula, katanya, kebijakan dalam pemanfaatan APBN dan APBD, banyak diarahkan untuk kepentingan pihak atau kelompok tertentu. Padahal seharusnya APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat itu harus lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

"Kebijakan birokrasi di bidang ekonomi juga banyak tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi. Ekonomi di Indonesia saat ini banyak dikendalikan kekuatan ekonomi dunia, sehingga Indonesia terkesan tidak lagi memiliki kedaulatan atas ekonominya," kata dia.