REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memasuki babak akhir. Majelis hakim konstitusi rencananya akan mengumumkan putusan sidang ini pada Kamis (21/8).

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadi pemohon dalam sidang tersebut. Setelah melihat jalannya sidang selama ini, Prabowo optimistis dalil gugatan terbukti.

"Kita lihat perkembangannya, kita lihat hasilnya. Saya kira rakyat sudah tahu, bukti-bukti sudah sangat-sangat banyak. Rakyat sudah merasakan," kata dia selepas upacara peringatan kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, Ahad (17/8).

Dalam permohonannya ke MK, Prabowo-Hatta mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Prabowo pun meyakini kecurangan itu telah terjadi.

"Jadi kita ingin jangan negara ini didirikan atas kebohongan, kecurangan. Karena kecurangan dan kebohongan pasti akan menghasilkan sesuatu keadaan yang merugikan bangsa," kata dia.

Prabowo menyebut sejarah sudah membuktikan itu. Ia mengatakan negara yang dipimpin oleh kebohongan, kecurangan, dan ketidakadilan akan melahirkan kondisi yang merugikan.

"Keadaan yang tidak baik untuk rakyat. Ini pelajaran sejarah, kita lihat di televisi tiap malam di mana-mana. Jadi karena itu kita berharap yang terbaik untuk bangsa kita," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.