REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin menegaskan Indonesia belum perlu untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Natuna.
Sebab, Indonesia tidak mengenal doktrin pangkalan militer. Tapi penempatan satuan-satuan pasukan tersebar, tidak menitikberatkan pasukan di satu titik.
Jadi keberadaan pasukan yang ada di wilayah Natuna saat ini dinilai sudah cukup untuk mengantisipasi kalau terjadi serangan militer dari negara lain.
Bukan berarti negara membiarkan wilayah Natuna gampang direbut oleh negara lain, tapi dengan doktrin teritorial, tidak dibutuhkan pasukan dengan skala besar di satu wilayah saja.
"Pasukan di Natuna itu sudah cukup untuk menahan sekian hari, selama sekian harilah kekuatan dari luar Natuna akan datang menggempur," tutur Tb Hasanuddin pada Republika, Senin (28/3).
Artinya, keberadaan pasukan yang ada di Natuna dengan doktrin dan strategi militer saat ini tidak perlu dibangun pangkalan militer.
Sebab, di Natuna juga sudah memiliki gabungan pasukan mulai dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Meskipun, jumlah pasukan yang ada disana kalau memang terjadi serangan militer dari negara lain kalah jumlah.
Sebab, keberadaan pasukan di Natuna hanya sebagai satuan yang diharapkan mampu menahan sementara gempuran dari pasukan negara lain.
Menurut Politikus PDIP ini diseluruh wilayah Indonesia menerapkan sistem pertahanan dan rencana strategi teritorial. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan batas laut yang panjang dan wilayah udara yang juga luas.
Kalau dibuat pangkalan militer di satu tempat, justru membuat pertahanan negara menjadi tidak kuat. Sebab, dengan adanya pangkalan militer, membuat penempatan pasukan secara besar-besaran berada di satu wilayah tertentu.
"Tidak perlu (pangalan militer), sampai hari ini dengan doktrin dan rencana strategis yang ada dan ancaman yang ada, belum waktunya ada pasukan besar-besaran yang ditempatkan di satu wilayah," tegas dia.
Tb Hasanuddin mengatakan seharusnya Indonesia lebih menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan negara lain.
Meskipun, pasukan TNI juga sudah siap kalau ada negara lain yang mencoba mengganggu kedaulatan wilayah NKRI. Kalapun kedepan doktrin dan rencana strategis akan diubah menjadi bentuk pangkalan militer, seluruh pihak pasti akan mengikuti. Yang pasti, sampai saat ini doktrin penjagaan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia masih menganut teritorial.
