REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Tim penilai Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Kementerian Perhubungan RI menilai positif regulasi kemacetan di Samarinda.
"Tim penilai penghargaan WTN dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI memaparkan hasil pantauan penilaian tahap II terhadap kelancaran lalu lintas dan seluruh faktor pendukung yang ada di Kota Samarinda dan menilai positif regulasi kemacetan yang diterapkan daerah ini," kata Asisten III Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur, Ridwan Tassa di Samarinda, Senin.
Namun, Kota Samarinda menurut tim WTN, lanjutnya, saat ini masih memerlukan pembenahan terhadap keberadaan angkutan kota yang dipandang masih sangat kurang dari nilai kebutuhan, sehingga masih dianggap sulit untuk mengakomodir bagi warga yang tinggal di daerah pinggiran.
"Ini menurut tim penilai penghargaan WTN yang menjadi penyebab jumlah kendaraan pribadi tumbuh tidak terkendali," kata Ridwan Tassa.
Sistem pengaturan kepemilikan kendaraan yang saat ini belum sepenuhnya diatur dalam Perda lanjut Ridwan Tassa yang menjadi penyebab meningkatkan pertumbuhan kendaraan pribadi, juga menjadi catatan tim penilai penghargaan WTN tersebut.
Kepada tim penilai penghargaan WTN itu, Ridwan Tassa, menyampaikan bahwa kelancaran lalu lintas merupakan roh pembangunan di Kota Samarinda, mengingat perkembangan ekonomi dan kemajuan perdagangan dan jasa juga dipengaruhi oleh kondisi lalu lintasnya.
Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antar "leading" sektor.
"Sejauh ini, kami juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana demi kelancaran berlalu lintas," ujarnya.
Termasuk kata dia, Pemerintah Kota Samarinda merencanakan pembangunan "fly over" dan juga perlebaran akses jalan di beberapa titik.
Terkait ketersediaan angkutan kota yang dianggap minim, kepada tim penilai penghargaan WTN, dia menyampaikan bahwa, khusus bagi daerah pinggiran memang belum ada peruntukan khusus, karena sejauh ini kebanyakan warga dari kawasan tersebut
mempergunakan kendaraan berplat hitam untuk keperluan transportasi ke daerah kota.
"Hal ini perlu dimaklumi mengingat pertambahan penduduk di Kota Samarinda lebih disebabkan oleh urbanisasi ketimbang faktor kelahiran. Sehingga dengan sendirinya mereka yang datang untuk mencari pekerjaan di Samarinda berusaha untuk membeli kendaraan pribadi, didukung lagi dengan adanya kemudahan dalam mekanisme pembeliannya, sehingga mau tidak mau berimbas pada tingkat kemacetan karena banyaknya kendaraan tadi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika