Senin 30 Jun 2014 23:35 WIB

PNS Diimbau Jangan 'Berantem' Gara-Gara Pilpres

Pasangan Peserta Pemilu Presiden 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla saling menyapa sebelum Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6). Debat pertama tersebut mengambil tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Yang Bersih dan
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Pasangan Peserta Pemilu Presiden 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla saling menyapa sebelum Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6). Debat pertama tersebut mengambil tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Yang Bersih dan

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur H Irianto Lambrie mengimbau agar masyarakat khususnya di jajaran pegawai negeri sipil (PNS) baik di lingkup provinsi maupun kabupaten dan kota tidak berselisih paham karena perbedaan pilihan pada Pilpres 2014.

"Kebersamaan dan sifat toleransi serta netralitas PNS yang selama ini sudah terjalin dan terbangun dengan semangat korps hendaknya terus dijaga bahkan ditingkatkan terutama saat-saat menjelang Pilpres 2014 yang tinggal beberapa hari lagi," katanya di Samarinda, Senin (30/6).

Ia mengatakan perbedaan pendapat dan pilihan tidak membuat PNS mudah berselisih paham apalagi bertengkar. "Kita sudah berhasil membangun semangat kebersamaan dan toleransi yang baik. Sebab selisih paham dan pertengkaran itu hanya menghasilkan kontraproduktif," ujarnya jelasnya.

Apabila PNS melakukan hal-hal yang kontraproduktif, kata dia, hanya akan mengakibatkan menurunnya kinerja yang dapat merugikan semua pihak.

Sepantasnya PNS selaku aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik.

Selain itu, katanya, hidup berdemokrasi adalah bagaimana masing-masing pihak saling menghargai perbedaan pendapat dan pandangan untuk membangun kebersamaan.

"Bukan sebaliknya menjadikan perbedaan itu dasar perselisihan dan pertengkaran," kata Irianto.

Dia mengakui selama ini masyarakat Kaltim termasuk Kaltara telah teruji dan mampu membuktikan dalam penyelenggaraan demokrasi dengan cara-cara yang matang dan dewasa dalam kondisi baik, sukses serta aman dan damai.

Beberapa contoh, kata dia, banyak daerah bahkan negara lain yang tidak berhasil bahkan gagal dalam penyelenggaraan demokrasi karena tidak pandai mengendalikan hawa nafsu dan mudah berselisih paham akhirnya bertengkar sesama anak bangsa.

Misalnya, katanya, yang terjadi di beberapa Negara Islam baik Pakistan, Afganistan, Irak dan Mesir. Kondisi itu hendaknya menjadi contoh dan pelajaran bagi bangsa Indonesia termasuk masyarakat di daerah tidak terkecuali di lingkungan PNS.

"Kita patut bersyukur walaupun tetap semangat mendukung pilihan masing-masing namun tetap menjalin persahabatan dan pertemanan. Jangan pernah mudah dipancing, berselisih dan mengikuti hawa nafsu bertengkar tetapi tetap solid dan bersatu," kata Irianto.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement