REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kota Bogor selalu didatangi jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara, namun kota tersebut belum memiliki identitas pariwisata yang melekat.
Pemikiran ini muncul dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Bogor bersama Panitia Hari Jadi Bogor yang digelar di Balai Kota, Sabtu.
"Ketika mau ke Bogor kita belum tahu di Bogor ada apa, belum ada identitas pariwisata yang melekat pada Kota Bogor," ujar Hania Rahman, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Bogor.
Hania menjelaskan, saat terdengar kata Raja Ampat dan Wakatobi, semua orang akan tahu bahwa di sana ada wisata bahari.
Begitu juga saat mendengar kata Yogyakarta yang langsung teringat wisata belanja, dan Bali dengan wisata alamnya. "Orang tahunya Bogor itu Kota sejuta angkot, karena memang banyak hijau-hijaunya," ujar Hania.
Dalam diskusi yang menghadirkan pembicara Endang Sumitra Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol Istana Bogor, pemilik Hotel Salak Hasan Hambali, dan M Gazali dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, membicarakan terkait konsep pengelolaan pariwisata di Kota Bogor.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat dalam kata sambutannya menyebutkan sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan.
Ia mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor sebesar Rp413 miliar dimana 38 persennya disumbang dari sektor pariwisata.
"Namun, yang terlihat saat ini sektor pariwisata di Kota Bogor berjalan sendiri-sendiri. Antara stakeholder dan pemerintah seolah tidak saling kenal dan menyapa," ujar Hania.
Kasubag Rumah Tangga dan Protokol Istana Bogor, Endang Sumitra membenarkan hal itu, "icon" pariwisata Kota Bogor adalah Istana dan Kebun Raya Bogor.
Meski telah dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahunnya, namun, Istana Bogor tidak menyumbang PAD bagi sektor pariwisata Kota Bogor, karena tidak memiliki kewenangan untuk menarik retribusi.
"Dari segi pemasukan pendapatan daerah juga bisa terlihat ada kesia-siaan, contohnya yang datang di Istana Bogor ribuan, tetapi pengunjung tersebut tidak memberikan sumbangan PAD ke Kota Bogor. Harusnya pemerintah melihat peluang ini, agar pengunjung bisa memberikan PAD, tetapi jangan mengatasnamakan Istana," ujar Endang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika